post

Persib Bandung Banding Sanksi yang Dijatuhkan PSSI

Akhirnya, PSSI bertindak cepat dengan memberikan sanksi kepada Persib Bandung atas tragedi yang menewaskan seorang suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, di pelataran parkir Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api, Bandung di pekan ke-23 kemarin. Haringga Sirla diketahui menjadi korban pengeroyokan oleh Viking dan Bobotoh atau sebutan untuk pendukung Persib Bandung saat digelarnya laga panas antara kubu Maung Bandung itu melawan Persija Jakarta.

Sanksi yang dijatuhkan kepada klub kebanggaan warga Bandung tersebut adalah Persib Bandung harus menjalani laga usiran keluar Pulau Jawa sampai setengah musim pertama tahun 2019 mendatang dengan tanpa penonton sbobet terpercaya. Tidak hanya itu saja, semua suporter Persib Bandung juga dilarang menonton langsung tim kebanggaan mereka baik saat tandang ataupun kandang  sampai pertengahan kompetisi 2019 nanti.

Terkait dengan sanksi tersebut, Mario Gomez selaku pelatih Persib Bandung merasa aneh dengan apa yang telah diputuskan PSSI. Menurutnya, terlalu berlebihan rasanya jika Persib Bandung harus menerima sanksi seperti itu. Bahkan menurut Gomez, apa yang terjadi di luar stadion adalah urusan pihak keamanan, bukan urusan otoritas sepakbola tertinggi di suatu negara, dalam hal ini adalah PSSI di Indonesia.

“Tentu kami sulit tanpa bobotoh. Tanpa mereka bukan hal yang normal dalam sepak bola. Saya pikir sanksi itu tidak bagus juga bagi kami atau federasi. Saya tidak pernah tahu di FIFA apakah ada sanksi seperti ini jika itu terjadi di luar stadion. Bagi kami sanksi ini tidak bagus karena di FIFA jika ada masalah di luar stadion, itu urusan Polisi,” kata Gomez.

“Semua orang tahu apa yang terjadi saat ini. Saya tahu bobotoh penting bagi kami. Tapi, kami siap bertanding karena ada 10 pertandingan di musim ini dan musim depan kami masih bermain tanpa dukungan bobotoh.”

Walaupun dirasa sudah cukup lama sejak pembacaan sanksi tersebut, namun nampaknya pihak Persib Bandung masih belum legowo dan berusaha untuk melakukan banding. Melalui Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Kuswara S Taryono, Persib Bandung keberatan dengan sanksi yang diberikan. Kuswara mengatakan bahwa ada 4 poin yang menjadi alasan mereka keberatan dengan sanksi tersebut.

Persib Bandung

“Pertama adalah keberatan tentang mekanisme atau prosedur pengambilan keputusan Komite Displin PSSI. Menurut kami keputusan itu mengabaikan azas-azas hukum. Tidak ada proses dan tahapan yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan. Kami khususnya tidak pernah diberikan kesempatan hak untuk memberikan klarifikasi dan jawaban. Komdis tidak memberikan ruang kepada Persib untuk menyampaikan berkas dokumen dan argumentasi hukuman sebagai pembanding,” tegas Kuswara.

“Kedua, tentang adanya pertimbangan tidak adanya ketidak akuratan fakta dari Komdis PSSI. Kami berpendapat sanksi yang dijauhkan bersifat diskriminatif dan melanggar azas equality before the law sebagaimana diamanatkan dalam UUD 45 pasal 28. Komdis tidak memberi dasar yang menjadi alasan-alasan yang sangat berat kepada Persib. Oleh karena itu kami keberatan dengan adanya keputusan.”

“Ketiga, tentang adanya keputusan komdis yang dijatuhkan sebelum berakhirnya masa kerja tim pencari fakta yang dibentuk PSSI. Kita tahu PSSI telah membetuk TPF, TPF menyampaikan hasilnya setelah komdis menyampaikan keputusannya. Ini menurut kami kurang tepat.”

“Keempat, ini yang paling prinsip. Adanya kesalahan penerapan hukum. Penerapan hukum di sini adalah peraturan kode displin PSSI 2018. Ada kesalahan penerapan hukum pasal 52 kode disiplin 2018, pasal 21 kode displin PSSI 2018, ada kesalahan penerapan hukum atau penerapan peraturan pasal 141 kode disiplin 2018. Kami berpendapat komdis telah salah dan keliru dalam menerapkan pasal-pasal sebagaimana keputusannya. Antara pasal satu dan lainnya tidak mengalami keterkaitan yang mengakibatkan tidak ada keterkaitan antara fakta dan pertimbangan hukum dalam keputusan komdis ini. Dengan demikian seluruh pertimbangan hukum yang menjadi acuan keputusan komdis kami berpendapat dan mohon kepada komite banding agar harus ditolak dan dibatalkan.”